Secara ekonomi, PT. Angkasa Pura (AP) I mendapat keuntungan besar dari operasional perusahaan. Namun, kesenjangan masih terjadi di Bandara Ngurah Rai, Bali, karena belum memberi tempat yang maksimal bagi para pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan hal tersebut di Kuta, Bali, Sabtu (14/2). Dalam pertemuan dengan jajaran AP I di Bali, terungkap ada banyak benefit sekaligus profit yang disetor ke kas negara dari AP I. Namun, UKM kurang mendapat tempat untuk diberdayakan di lokasi Bandara Ngurah Rai.

“Dari sisi pendapatan AP I mengalami peningkatan. Tapi dari sisi pengembangan pemberdayaan masyarakat, kita masih melihat ada kesenjangan,” nilai Hafisz usai pertemuan. Menurut Ketua Komisi VI DPR ini, AP I banyak bermitra dengan pengusaha-pengusaha besar untuk membuka outlet di sekitar bandara dengan harapan meraih keuntungan besar.

“Mereka beranggapan bahwa memelihara satu pengusaha besar lebih enak daripada memelihara 100 UKM. Jadi ini yang harus kita imbangi. Kalau kita bicara pada pengusaha besar saja maka UKM kita akan mati. Dan UKM ini, kan, mereka yang paling kuat mempertahankan kedaulatan ekonomi kita. Tahun 1998 ketika resesi terjadi, UKM inilah yang terdepan memperkuat ekonomi kita,” tandas politisi PAN tersebut.

Hafisz juga berharap agar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus dilanjutkan oleh pemerintah. KUR bisa menjadi tumpuan para pelaku UKM di Tanah Air. Pemberdayaan UKM lewat KUR cukup efektif selama ini. Dan selama pertemuan di Bali, banyak keluhan pula disampaikan oleh Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Bali yang didengar langsung oleh tim Komisi VI.

Salah satu yang dikeluhkan para pengusaha periklanan lokal adalah mahalnya titik reklame di Bandara Ngurah Rai. Ketua P3I Bali Nengah Tamba, meminta persyaratan tender reklami dievaluasi oleh AP I. Tamba juga menghimbau AP I menunjukkan keberpihakannya kepada para pengusaha lokal dan pelaku UKM. Menurut Hafisz, ini menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR kepada pemerintah terutama AP I yang mengelola sejumlah bandara. (mh) foto:mh/parle/ry